Umum

TUGAS POLISI BUKAN MENUNDUK DALAM SANTUN PADA MEREKA YANG KUAT DAN BERKUASA, TAPI DI SISI LAIN GARANG PADA JELATA.

TUGAS POLISI BUKAN MENUNDUK   DALAM SANTUN PADA MEREKA YANG KUAT DAN BERKUASA, TAPI DI SISI LAIN GARANG PADA JELATA.

Leonita Lestari

12 Jan 2022
 

Banyak dari kita masih bertanya-tanya kenapa saat demo besar pada Oktober 2020 terkait UU Ciptaker, Mabes Polri harus mendatangkan ribuan personel Brimob dari luar Jawa. Pun menjelang pengumuman resmi KPU pada April-Mei 2019  terkait hasil pemungutan suara pemilu 2019.


Itu menimbulkan pertanyaan apakah jumlah personil keamanan di Jakarta kurang?


"Kenapa harus dari luar Jawa?"


Belum lama ini Presiden Jokowi mempertanyakan sikap sejumlah Kapolda dan Kapolres yang sowan atau melakukan kunjungan ke pimpinan ormas yang dikenal kerap terlibat keributan. 

Kebiasaan itu disorot oleh Presiden kerap dilakukan sejumlah Kapolda dan Kapolres yang baru dilantik.


Ini menimbulkan tanya sekaligus apriori atas sebuah kebiasaan yang telah menjadi budaya.


Apakah ini kebiasaan yang kurang baik atau justru sebaliknya selalu ada sisi pandang berbeda. Subjektivitas kita berbicara sesuai kapasitas kita.


Bila kita sering terkagum pada kinerja polisi dimana hari ini terjadi perampokan dan keesokan harinya si perampok sudah tertangkap, ini tak bisa dilepas dari pola kenal baiknya para komandan dengan para pemimpin ormas bermasalah seperti yang dimaksud Presiden tersebut.


Mencari sosok siapa yang melakukan tindak perampokan dengan cara bertanya pada pesaingnya sebagai sesama preman perebut kekuasaan pada wilayah tertentu, jauh lebih mudah dibanding dengan mencermati bukti dan jejak tertinggal hingga investigasi dalam bentuk bertanya pada saksi. 


Dan maka kita terkagum dengan gerak cepat itu. Kita dibuat bingung dengan kilat gerakan mereka terkait saksi dan bukti yang biasanya akan butuh waktu panjang sebagai sebuah proses.


Jaringan maling, perampok, narkoba hingga prostitusi pada suatu wilayah tertentu biasanya sudah terpetakan. Siapa pemain ini dan siapa kuat pada itu, bukan mustahil sudah terecord dengan jelas.

Itu dari sisi positifnya. 


Namun ketika ada pedagang pasar yang digebuki preman karena tak mau bayar pajak lapak misalnya, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut tapi malah si pedagang yang menjadi tersangka, adakah itu bukan ekses buruk atas pola dan strategi yang mereka buat?


Ada semacam konsep menyelamatkan aset atau jaringan demi sesuatu yang lebih besar sebagai miliknya yang sudah terbangun lama dan berbiaya mahal misalnya?


Entahlah, yang jelas Presiden di hadapan para Kepala Kesatuan Wilayah Polri di Bali itu berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum.


"Bagaimana terkait dengan masalah Randy?"


Polisi sudah bergerak. Randy telah dipecat dan itu sesuai aturan dan kita berharap itu bukan karena tekanan publik. Anggota yang melakukan tindak pidana terancam pemecatan dan itu sudah dilakukan.


Bahwa itu dapat terjadi karena harus viral terlebih dahulu, itulah esensi dunia digital, dunia dalam satu atap sosial media di mana semua orang adalah wartawan. Itu adalah realitas baik demi mengisi celah kosong yang tak selalu sempat menjadi perhatian.


Menjadi masalah ketika kita justru terus menekannya. Kita tak puas dengan hukuman yang diberikan pada Randy. Kita menutup mata dengan pemecatan yang adalah hukuman terberat yang mampu diberikan oleh instittusi itu pada pelaku.

Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati atau hanya dipenjara 1 tahun atau bahkan dibebaskan misalnya, itu wilayah peradilan. Polisi hanya diberi ruang untuk menyidik.


Apriori kita pada apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Polri bukan cara yang baik meminta mereka menjadi lebih baik. 


"Trus kunjungan para pejabat itu ke Ormas apa maksudnya?"


Pragmatis saja. Kunjungan itu seringkali bermakna pesan terselubung. Itu seperti sang Kapolres atau Kapolda atau siapapun berkata, " bantu gw ya...jangan bikin perkara selama gw menjabat."


Itu sangat normal sebagai cara praktis memberi pesan hadirnya pejabat baru yang seharusnya juga menjadi perhatian para pihak.


Dan kita tahu bahwa maksud didirikannya ormas pun seringkali terkait dengan hal berbau pendapatan. Entah parkir, bisnis keamanan dan banyak hal lain terkait ruang hidup orang banyak.


Dan maka, adalah rahasia umum bila para pejabat itu pasti harus tahu siapa para pemain dan siapa pentolan di Kota atau Kabupaten itu misalnya.


"Trus apa kaitannya dengan dihadirkannya aparat dari luar Jawa dalam pengamanan Jakarta 2019 dan 2020 tadi?"

Komandan Batalyon Brimob yang diperbantukan dari Bengkulu misalnya, tak pernah kenal secara pribadi dan tak tahu siapa kepala ormas di Petamburan, Tanah Abang atau dari mana pun yang ada di wilayah Jakarta. 


Siapa pun dia, siapa pun korlap pada demo itu, di mata sang Komandan Brimob tersebut adalah warga biasa. Sama dengan pendemo yang lain. Tak ada ewuh pakewuh. 


Siapapun terlihat melanggar hukum akan dihajarnya tanpa harus bertimbang panjang sebagai sosok yang dikenalnya apalagi dihormatinya


Jadi bukan tentang kurangnya personil aparat keamanan di Jakarta maka harus di supply dari luar Jawa, itu terkait dengan kebiasaan yang telah lama terbentuk. Itu terkait psikologis bukan hal teknis.


Dan budaya itu yang kini sedang dikritisi oleh Presiden Jokowi.


"Ewuh pakewuh? Koq jadi ingat dua Kapolda dan banyak Kapolres di mutasi pada suatu saat dulu ya?"


Polisi yang profesional adalah Polisi yang berada pada koridor hukum. Dan hukum yang berjalan pada relnya pasti terkait erat dengan kondusifitas masyarakatnya. 


Polisi yang berpihak pada kaum marjinal dan terpinggirkan dari hukum adalah apa yang ditekankan oleh Presiden dalam pesan itu. 


Ya, kita rindu pada polisi yang ramah. Kita rindu pada rasa aman dimana polisi hadir demi rasa adil itu sendiri.


Kita rindu keadilan ketika melapor suami yang punya kebiasaan judi bukan malah istri yang dijadikan tersangka karena ada laporan balik. 


Kita rindu rasa adil manakala rumah kita dirampok dan kita bela diri tapi kita juga dihukum.

Kita rindu pada rasa adil dimana preman nggebukin seorang ibu pedagang dan dia membalas demi bela diri tapi ibu itu pun di tersangkakan hanya karena bukti si preman dapat menunjukkan luka bekas cakaran misalnya.


Kita rindu polisi hadir pada rakyat marjinal yang terpinggirkan dari hukum. Kita rindu polisi yang berdiri seimbang ketika lawan si jelata adalah MEREKA YANG KUAT DAN BERKUASA.


Polri adalah sahabat rakyat, itulah mimpi kita bersama. Dan itu pasti bukan sesuatu yang mustahil.


(NitNot-KK)


Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads