Umum

SPEKTRUM BARU PERANG DEMOKRAT

SPEKTRUM BARU PERANG DEMOKRAT

Leonita Lestari

28 Sep 2021
 

Bila itu adalah perang, serangan pertama yang pernah dilancarkannya telah menghasilkan riuh dalam gemuruh. Amuk dan marah pihak yang merasa telah diserang mencari celah, mencari teman sembari melemparkan tuduhan pada siapa pun yang tak terlihat sebagai kawan. 

Frontal dan brutal caranya mengcounter serangan itu kini justru menampakkan gambaran panik yang tak seharusnya terlihat saat senjata terpegang ditangan. Bukankah perang adalah gambar gagah wajah kita harus mendapatkan tampilan?

Blitzkrieg atau Perang Kilat kita dengar telah dilakukan oleh kader Demokrat yang merasa tak senang atas tampilnya AHY yang entah bagaimana caranya tiba-tiba menjadi Ketua Umum. Tak segemilang Blitzkrieg yang dilancarkan oleh Jerman dan sukses menggilas Polandia, Belgia, Belanda dan Perancis pada 1940, serangan dadakan yang dilakukan oleh para kader itu dengan cara menggelar KLB Deli Serdang dan kemudian memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum hanya sempat menghasilkan kekacauan.

Meski sempat menghasilkan kepanikan luar biasa pada pihak yang diserang, dalam hal hasil, itu seolah hanya mampu menggoyahkan dan menggerus rasa mapan Demokrat AHY saja. Faktanya, pemerintah menolak kepengurusan Moeldoko dan itu sama artinya tak merubah apa pun pada tataran legal yang berlaku. Namun luka atas dampak serangan kilat itu ternyata juga telah mengoyak rasa percaya diri mereka.

"Atas dasar apa pemerintah lebih mengakui kepengurusan AHY dibanding Moeldoko?"

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pernah berujar bahwa pemerintah menganggap AHY sebagai ketua umum dari Partai Demokrat berdasarkan AD/ART yang diserahkan pada tahun 2020. 

Bukankah itu petunjuk fakta? Dan maka, pondasi itu kini digugat. Pondasi itu kini dijadikan titik bidik serangan. 

Sementara pihak KLB menggugat Pemerintah melalui PTUN dalam serangan lanjutannya, para kader yang lain melihat celah yang dibuat muncul dalam pernyataan seorang Mahfud. Pondasi tak kasat mata namun terindikasi telah dibuat dengan cara tak benar itu hadir sebagai titik lemah Demokrat AHY yang seharusnya juga menjadi titik fokus serangan berikutnya.

Bak seorang ahli konstruksi, Yusril Ihza Mahendra diminta oleh 4 orang kader yang merasa dirugikan atas fakta AHY telah menjadi Ketua Umum, datang dan membuat penilaian. Meluruskan apa yang bengkok dan meratakan gundukan yang tak semestinya adalah paket undangan bagi Yusril. Kabar kehadiran Yusril itu kini menimbulkan kepanikan luar biasa para penghuninya.

Pondasi bagi terbangunnya gedung besar bernama Demokrat AHY itu adalah AD/ART versi Kongres V Partai Demokrat di Jakarta 2020. Membongkar pondasi itu sama dengan meruntuhkan bangunan megah diatasnya.

Kebaruan dalam ilmu konstruksi pada benak Yusril ingin dicobanya. Langkah menguji formil dan materiil AD/ART parpol adalah merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah UU. Dan itu merupakan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Belum lama ini Yusril Ihza Mahendra telah membenarkan bahwa kantor hukumnya digandeng empat orang eks kader Partai Demokrat mengajukan gugatan ke MA terkait uji formil dan materiil AD/ART Partai Demokrat versi AHY. Yusril menjelaskan AD/ART bisa digugat ke MA.

Atas peristiwa AD/ART Demokrat 2020, atas prosedur pembentukan AD/ART dan materi pengaturannya, bila bertentangan dengan UU dan bahkan bertentangan dengan UUD 1945, adakah lembaga yang berwenang menguji dan membatalkannya? Menurut Yusril kewenangan itu ada pada MA. Itulah apa yang ingin dilakukan oleh Yusril.

Sama seperti video viral bercerita tentang amuk perempuan yang motornya diberhentikan oleh petugas polisi lalu lintas atas sebab mulai dari tak memakai helm hingga tak memiliki sim atau tak membawa STNK, Andi Arief dan Rachlan marah. Sama dengan si ibu yang ditilang, selalu saja terlihat marah dan amuk lebih mengemuka dibanding nalar dipakai. 

Dia yang tak mengerti persoalan, dia pula yang mengamuk. Perspektif bahwa dirinya seorang saja yang telah dirugikan telah menutup pintu logis bagi nalar ingin berbicara.

Sebelumnya, debat saling mengungkit siapa lebih berjasa di masa lalu diungkap oleh Andi dan mendapat tanggapan Yusril.

Kemudian, Rachland meragukan keberpihakan Yusril terhadap keadilan. Dia menganggap, Yusril sengaja membela Moeldoko dengan dalih keadilan padahal punya motif lain.

"Padahal sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Moeldoko tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan," ujar Rachland.

Tanpa menggunakan data seorang sekelas Rachlan langsung berungkap bahwa Yusril adalah kuasa hukum Moeldoko. Adakah itu bukan tentang nalar yang tak mendapat jalan karena sebab emosi sesaat? Arogan? Persis seperti kelakuan si ibu yang ditilang bukan?

Yang jelas, Yusril bukanlah kuasa hukum dari Moeldoko. Yusril diminta oleh 4 orang kader Demokrat yang secara prosedur legal adalah pihak SAH atas perkara tersebut.

Pun ketika dia berungkap marah tanpa nalar ketika menyenggol istana; 

"Tapi skandal hina pengambilalihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," lanjut Rachland.

Presiden membiarkan?

Padahal, bukankah Pemerintah melalui Menkumham justru terlihat berpihak pada kelompoknya dengan menolak kepengurusan Moeldoko? 

Bukankah nalarnya terdengar seperti BEM SI yang selalu berpikir bahwa Presiden dapat melakukan intervensi pada keputusan lembaga lain sehingga ultimatum diberikan pada Presiden atas 57 orang penyidik KPK tak lolos TWK dan kini Racland ingin Presiden intervensi dengan memberi hukuman pada Moeldoko? 

Sama seperti si ibu yang ditilang polisi, marah dan amuk yang keluar adalah ekspresi takut berlebihan. Dia berkedok amuk karena sejatinya dia sadar bahwa dirinya memang tak lagi memiliki harapan.

Apa yang terlihat janggal secara hukum terlihat oleh Yusril dan kini sedang diungkit. Pada MA uji formil dan materiil tersebut ingin dibawa.

Adakah AD/ART Demokrat cenderung oligarkis, monolitik dan cenderung represif, sehingga tidak memberikan ruang bagi demokrasi para elit di dalamnya? Itulah yang kini ingin dibuat terang oleh Yusril.

Salah satu sorotan Yusril terkait AD/ART Partai Demokrat adalah soal kewenangan Majelis Tinggi yang terlihat begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah telah sesuai atau tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.

Bila perang sebelumnya terlihat seperti rebutan fisik, perang dengan spektrum lebih spesifik kini sedang dijalankan oleh 4 orang kader Demokrat dengan menggandeng ahli tata negara kelas wahid. Pada jantung pertahanan, serangan itu kini sedang diarahkan. Pada AD/ART yang telah membawa AHY menjadi Ketua Umum Demokrat.

Adakah AD/ART Demokrat cenderung oligarkis, monolitik dan cenderung represif, sehingga tidak menyediakan ruang demokratis bagi sirkulasi elit di dalamnya? Itulah yang kini ingin dibuat terang oleh Yusril.

Demi demokrasi yang sehat, itulah apa yang Yusril sampaikan ketika dirinya telah resmi menjadi kuasa hukum dari empat orang kader Demokrat. Yusril Ihza Mahendra bukan kuasa hukum Moeldoko.

Perang lama dengan spektrum baru kini telah diinisiasinya


(NitNot-KK)

Follow me on :

Instagram

Twitter

Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads