Umum

SERANGAN FAJAR ALA JOKOWI BAGIAN 2

SERANGAN FAJAR ALA JOKOWI BAGIAN 2

Leonita Lestari

16 May 2022
 

Perang telah dibuka dengan serangan fajar ala Jokowi. Untuk 10 hingga 15 hari kedepan, tak ada cara lain kecuali harus terima kondisi itu. Liburan panjang selama lebaran ini tak memberi ruang gerak melakukan serangan balik. 

Bila ada, karena dalam 1 dan 2 hari ini mau ga mau rakyat harus belanja untuk lebaran, para penguasa minyak itu masih akan tahan harga. Alasan bahwa semahal apapun tak ada pilihan bagi rakyat selain beli, adalah sempit ruang gerak yang masih mereka miliki.

Ya sepertinya memang hanya sesempit itu dan maka bukan mustahil bila lebaran plus 3 sampai 5 harga minyak akan turun. Tak se-ekstrim menjadi 14 ribu sih seperti permintaan Presiden, namun pasti turun.

Itu tak lepas dari fakta bahwa stok makin menggunung dan jalan satu-satunya cuma harus dilepas.

Mencermati kata-kata Presiden bahwa ekspor dilarang sampai harga migor untuk rakyat menjadi 14 ribu, juga memiliki makna berbatas.

Itu bermakna bahwa kalo dalam 1 bulan ke depan benar dapat terjadi, maka logikanya kegiatan ekspor dapat kembali dilakukan. Sebaliknya, bila harga tersebut tak kunjung tercapai, maka ekspor masih tetap dilarang.

Lantas ketika dihubungkan dengan FAKTA bahwa turunan CPO yang tak terkait dengan migor juga dilarang, bukankah itu terdengar seperti hukuman?

Bisa jadi, memang IYA. Berbulan bulan sudah Presiden minta dengan baik-baik agar harga migor untuk rakyat jangan terlalu mahal namun fakta berbicara lain. Bahkan beberapa aturan yang kemudian dibuat pun tak memberi dampak.

Mereka yang sedang booming dengan kenaikan harga dunia tak punya waktu mendengarkan keluhan Presiden. Mereka terlalu semangat mendulang untung dan lupa bahwa sebagian keuntungannya yang sedang dalam nilai berlebih yang seharusnya dapat disisihkan bagi saudara setanah airnya pun, mereka lupakan.

Bukan memberi gratis, ini hanya soal selisih harga di luar negeri dan di dalam negeri yang memang terkesan "jomplang" namun pasti tidak rugi. Dan kita tahu bahwa kebutuhan CPO dalam negeri hanya antara 30 hingga 35 persen saja bukan?

Artinya, bila yang 70 persen itu untung besar karena dijual di luar negeri yang sedang naik gila-gilaan sebagai dampak rejeki nomplok, adakah sedikit sisanya tak pantas untuk diberi harga lebih murah? Bukan dijual rugi LHO YAA..! Dan itu untuk saudaranya bukan? Dan yang minta Presiden kan?

Itu memang bukan bentuk pelanggaran hukum namun bukankah tak semuanya melulu soal keuntungan belaka?

Enam bulan sudah hal itu berlangsung ..,namun hati mereka juga tak tergerak. Dan salahkah bila pada akhirnya Presiden harus menggunakan salah satu hak yang dimilikinya?

Di Argentina hal serupa juga terjadi. Negeri itu pada situasi yang serupa dengan kita dimana hadir rejeki nomplok pada para pengusahanya atas situasi dunia yang tak menentu ini. Serta merta pemerintah juga membatasi ekspor minyak nabati mereka hingga 50 persen demi menjaga pasokan domestik.

Itu juga sekaligus demi menekan potensi inflasi yang naik. Tak hanya itu, aturan baru yakni 50 persen minyak nabati yang kini boleh diekspor pun dikenakan pajak ekspor yang lebih tinggi lagi.

Sama dengan pemerintahan Argentina, Pak Jokowi juga hanya menggunakan hak nya sebagai kepala negara untuk mengambil peran bagi pemerintahannya. Dia ingin berada dekat dengan rakyatnya sekaligus menjaga inflasi.

Bahwa caranya keliatan SADIS, bukankah para bandel segelintir orang sangat kaya itu kadang harus DISENTIL juga dengan keras?

Seharusnya mereka tak perlu menunggu Presiden marah. Mereka juga tak perlu harus menunjukkan kekuatannya hingga posisi seperti saat ini harus terjadi.

Namun.. bila para orang kuat itu masih tak bisa terima, perang lebih besar pasti akan terjadi. Dan itu.. akan membuat situasi politik negeri ini memanas. Para Durna, para penunggang gelap, telah menanti ini sejak lama.

Bukan hanya itu, dari luar negeri, tekanan pasti akan segera tiba. Keputusan NEKAD Presiden Jokowi telah membuat banyak negara langsung terkapar dalam seketika. India adalah salah satunya.

Sejak ketergantungan negara itu atas minyak nabati bunga matahari dari Ukraina terganggu, serta merta CPO dari Indonesia menjadi penggantinya. Serta merta, India menjadi pembeli terbesar CPO dari Indonesia menggeser posisi China.

Dipastikan, inflasi tinggi akan segera menerpa negeri nehi-nehi itu. Pun pada banyak negara yang tergantung pada CPO kita. Kita adalah pemasok 60 persen kebutuhan dunia dan itu sekaligus 3 persen kebutuhan minyak nabati dunia.

Itu sangat STRATEGIS. Dan penghentian ekspor secara tiba-tiba jelas bukan kabar baik bagi mereka. Kabar tak baik bagi kita adalah bila kelak mereka juga harus membalas dengan tindakan serupa.

Di sana ada pula, ada negeri Panda sebagai pembeli CPO terbesar nomor 2 dan banyak negara lain yang juga sangat tergantung dengan CPO kita. Penghentian mendadak atas ekspor produk itu jelas akan dianggap sebagai tindakan tak bersahabat. Ini pasti akan menyebabkan hal tak baik yang lain.

Bukan hanya negara, perusahaan kelas dunia sebagai entitas global juga akan terganggu. Banyak merek global diperkirakan akan terkena dampak larangan tersebut.

Pada 2020, Nestle membeli sekitar 450 ribu ton minyak sawit dan minyak inti sawit dari Indonesia dan Malaysia.

P&G menggunakan sekitar 650 ribu ton minyak sawit selama tahun fiskal 2020-2021 untuk beragam produk kategori kecantikan dan rumah. Sekitar 70 persen minyak sawitnya bersumber dari Indonesia dan Malaysia.

Merek global lain yang sangat bergantung pada minyak sawit adalah L'Oréal, Ferrero, Danone, dan Unilever. Jika larangan berlangsung berkepanjangan, ini jelas akan menimbulkan banyak dampak.

Bila nasionalisme para orang kaya pemilik terbesar CPO negeri ini dapat diandalkan, ada potensi bahwa permintaan Presiden Jokowi akan mereka penuhi. Dan lantas kegiatan ekspor mereka berjalan kembali.

Memberi harga lebih murah pada saudaranya terkait migor hingga 14 ribu per liter, dapat mereka maknai sebagai bentuk lain atas panggilan berbangsa dan bernegara. Itu adalah sisi lain NASIONALISME.

Harga lebih murah itu faktanya hanya sebagian kecil dari total jualan CPO mereka. Dan yang terpenting, pemerintah tak sedang minta mereka untuk rugi. Khusus untuk dalam negeri, harganya jangan disangkut pautkan dengan luar negeri.

Bukankah kenaikan harga kali ini bukan karena sebab naiknya ongkos produksi misalnya? Ini lebih terkait suplai dunia yang terganggu karena perang Ukraina dan maka terjadi kelangkaan. Dalam guyon, ini adalah rejeki "NOMPLOKK !".

Bila tak ada nasionalisme itu, bila mereka masih merasa bahwa berbagi sedikit dari besarnya keuntungan adalah bukan bagian dari dirinya, mereka justru akan memanfaatkan KEMARAHAN banyak negara asing itu sebagai peluang. Ditambah dengan ribuan petani sawit,. yang kini juga sedang merasa dirugikan, itu jelas SESUATU banget.

Sementara, di tempat di mana bisik-bisik sering terjadi, para petualang politik negeri ini sedang menanti waktu.

Adakah peristiwa seperti itu kelak benar akan terjadi, dan itu adalah merupakan SAAT bagi mereka??? Entah lah…

Buat saya..Saya sangat yakin bahwa para pengusaha itu memiliki nasionalisme tinggi dan maka potensi buruk itu seharusnya memang tak akan pernah terjadi.

Semua memang selalu berpulang pada masing-masing pribadi. Pun dengan saya, saya akan tetap bersama Presiden meski jalan itu sangat terjal.

Presiden saya..Presiden Anda.. PRESIDEN KITA SEMUA !!!

(NitNot-KK)

Tonton versi video, silahkan klik

https://youtu.be/HyIXpHCibUY


Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads