Umum

SAMPAI KIAMAT, NATUNA MILIK INDONESIA

SAMPAI KIAMAT, NATUNA MILIK INDONESIA

Leonita Lestari

19 Apr 2022
 

Jangan sekali kali pernah membiarkan lahanmu terbengkalai. Seberapa pun terpencil lahan itu, buatlah kegiatan di sana. Buatlah aktivitas meski tak selalu harus berbau untung. Kehadiran adalah bentuk kedaulatan.

Tak sedikit kasus sengketa tanah terjadi hanya karena kita abai. Beruntung bila berakhir hanya dengan memberi ganti rugi misalnya, kadang, dokumen asli dan sah kita pun sering tak berkutik melawan mafia itu dan tanah kita hilang.

Pada negara, meski tak lantas dapat disamakan dengan sengketa tanah perorangan, kasus Sipadan dan Ligitan adalah contoh. Tahun 2002 dua pulau di Kalimantan Timur itu lepas dari Indonesia dan jatuh ke tangan Malaysia. 

Konon, karena tak berpenghuni, di sana tak ada data administrasi. Kita tak punya dokumen administrasi yang mumpuni bahkan saat Belanda berkuasa. Beda dengan Malaysia, secara administrasi, Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih aktif.

Bukan dokumen atau akta kepemilikan menjadi rujukan, aktivitas pada pulau itu lebih banyak dilakukan oleh siapa, justru adalah kunci kemenangan Malaysia.

Pun kini ketika terkait Natuna, meski wilayah perairan Natuna merupakan bagian wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (United Nations Convention for the Law of the Sea/UNCLOS) 1982, China masih tak mengakuinya.

Konon Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus itulah dasar pijakan mereka. Nine Dash Line yang membentang sejauh 2.000 km dari daratan China hingga beberapa ratus km dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam dianggap telah menjadi wilayah historis mereka.

Artinya, 90 persen luas Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer persegi itu telah diklaim China secara pribadi sebagai hak maritim historisnya. Dan itu memasukkan perairan milik Indonesia seluas lebih kurang 83.000 km2 atau 30 persen dari luas laut milik Indonesia di Natuna.

"Apa dasar historisnya bahwa laut Natuna benar milik mereka?"

Bukan hanya laut, dalam beberapa kesempatan mereka bahkan sering membuat klaim bahwa Natuna adalah bagian dari wilayahnya.

Ya, akhir-akhir ini media di China memang cukup intens membahas Natuna. Dikutip dari 163.com, 16 Maret 2022, media asal China tersebut menjelaskan bahwa pulau Natuna memiliki sejarah Tiongkok Kuno. Natuna mereka sebut dengan nama Zhanghai Qitou.

Konon, ketika Belanda datang menjajah Indonesia, di Natuna telah tinggal dan menetap penduduk asli dari Chaozhou, Guangdong. 

Panjang lebar mereka bicara bahwa pada akhir Dinasti Ming dan awal Dinasti Qing atau sekitar 1650an, Zhang Jiexu, penduduk asli Chaozhou, Guangdong, tidak puas dengan aturan Dinasti Qing di Tiongkok. 

Diceritakan bahwa sosok Zhang Jiexu itu kemudian memimpin 300 pasukan Ming ke selatan untuk menetap, mendirikan kerajaan tanpa aturan khusus, nama, dan menjadi raja sendiri.

Dapat ditebak bahwa kerajaan yang didirikan Jiexu itu tak berumur panjang karena unsur invasi bangsa Eropa dan salah satunya adalah Belanda.

Pun di sana juga diceritakan bahwa pada awal abad ke-19, pewaris terakhir Zhang Jiexu meninggal dan kerajaan tersebut hancur.

Ini jelas HOAX. Mendirikan kerajaan tanpa nama dan aturan? Sang pewaris keturunan pun meninggal dan lenyap dan maka tak bisa dilacak namun diceritakan ada?

Sebelumnya, pada era Dinasti Ming, kerajaan mengutus Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Cheng Ho sebelum memasuki wilayah Nusantara, diberitakan transit di pulau Zhanghai Qitou alias Natuna.

Setelah itu, Dinasti Ming pun disebut telah mengelola kepulauan Natuna itu selama 200 tahun dan sekaligus merupakan koloni terjauh di Utara.

Sekali lagi, ini juga HOAX. Bagi para ahli sejarah, cerita semacam ini jelas tak akan sedikit pun memberi pengaruh. Namun tidak bagi kepentingan propaganda. Cerita ini justru harus mereka sebar. Tak penting benar atau tidaknya sejarah tersebut.

Mudah bagi sejarawan mengkonfrontirnya, cukup dengan catatan I Tsing yang sangat terkenal dan hidup pada era dinasti Tang.

I Tsing (635 - 713) seorang biksu Buddha Tiongkok yang berkelana lewat laut ke India melalui Jalur Sutra untuk mendapatkan teks agama Buddha dalam bahasa Sanskerta diceritakan pernah tinggal cukup lama di Sriwijaya. Dan itu jelas terkait Natuna sebagai bagian dari wilayah kekuasaan milik Sriwijaya.

Ketika artikel semacam itu ternyata baru dirilis oleh media 163.com pada 16 Maret 2022, itu menyisakan pertanyaan. Ke mana semua ini akan mereka tuju?

Yang jelas, pencurian ikan pada ZEE kita mereka lakukan tanpa sedikitpun rasa salah. Mereka selalu mendasarkan diri pada klaim yang mereka punya. Keributan terbesar, tercatat pada Desember 2019.

Masih tak puas, bahkan semakin meningkatkan intensitas penekanannya, akhir tahun 2021 otoritas "resmi" China dengan lancang telah berani meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritimnya sendiri. Mereka berkirim surat protes.

Serius, ini adalah jenis tuntutan yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. 

Ini jelas akan berpotensi meningkatkan ketegangan kedua negara atas sumber daya alam di wilayah yang secara global dianggap strategis dan penting secara ekonomi tersebut.

Sepertinya China memang terlihat makin ingin menunjukkan posisinya.

"Apakah Indonesia tertekan?"

Boleh jadi semua negara Asean yang bermasalah dengan China terpaksa sering terlihat ngalah, TIDAK dengan Indonesia.

Tahun 2017, dengan sangat percaya diri Indonesia justru merubah nama laut di jalur ZEE itu dengan nama LAUT NATUNA UTARA. Itu sekaligus mengganti sedikit bagian atau wilayah yang kemarin masih bernama Laut China Selatan.

Ketika mereka makin marah, sebagai antisipasi, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperpanjang kerjasama keamanan maritim. Itu justru terjadi di tengah ketegangan AS dengan China, serta konflik baru-baru ini antara Indonesia dengan China di Laut Natuna.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno bersama Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken membubuhkan tanda tangan di atas kertas perjanjian. Kedua perwakilan negara itu menyepakati "perpanjangan MoU kerja sama maritim yang akan berlaku sampai tahun 2026".

"Apakah klaim China atas Natuna kuat?"

Sekali lagi, China menggunakan dasar nine-dash line atau sembilan garis putus-putus dalam peta adalah untuk mengklaim seluruh Kawasan Laut China Selatan. Mereka bersandar pada subyektivitas historisnya.

Padahal, pada banyak sumber yang dapat dipercaya, konon 9 garis putus-putus itu ternyata pertama kali muncul di peta negara China baru pada 1947, setelah Perang Dunia II. Bila benar, ini jelas bukan bukti kuat mereka membangun argumentasi.

Berbeda dengan negara kita. Archipelago atau negara kepulauan memiliki hukum laut yang lebih matang.

Namun, meskipun secara hukum laut internasional kita kuat karena faktor sebagai negara kepulauan, kita lemah dalam banyak hal. Kita masih butuh lebih banyak alat penggentar.

Berbeda dengan China, meski nine-dash line itu tidak ada dasarnya, tapi negara itu punya kekuatan super power. Mereka bisa suka-suka. Kita harus hati-hati.

Seperti ide bahwa tanah milik kita jangan sekali sekali dibiarkan kosong apalagi terlantar, halaman luas ZEE kita di Natuna yang terkenal banyak ikannya itu juga tak boleh dibiarkan kosong. Hadirkan sebanyak mungkin nelayan. 

Bukankah nalar sederhana berkata bahwa pencuri tak merasa nyaman berada pada tempat ramai? 

Maka, jadikanlah Natuna sebagai surga bagi NELAYAN Indonesia. 

NAMUN ITU JELAS BUTUH KOMITMEN NEGARA MENJAMIN KEAMANAN PARA NELAYAN TERSEBUT. Buat dengan segera apapun yang dibutuhkan demi tercapainya kondisi itu. 

Di masa Jokowi, pembangunan kekuatan militer kita di pulau itu sangat mendapat perhatian. Di Natuna, tiga matra, Darat, Laut dan Udara bersinergi membangun kekuatan tempur dalam skala yang jarang terjadi sejak negara ini merdeka.

Konsep pertahanan maritim yang kuat sebagai cerminan kebijakan politik Indonesia sebagai negara kepulauan dalam mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia kelak akan terbukti muncul dari pulau itu.

Melalui program A New Force Design and Structure, konon kebijakan Kementerian Pertahanan RI ini sedang digulirkan.

Natuna jelas bukan Sipadan dan Ligitan. Sampai KIAMAT, NATUNA tetap akan menjadi milik Indonesia.

(NitNot-KK)

Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads