Umum

MAFIA TAMBANG TIDAK TERSENTUH

MAFIA TAMBANG TIDAK TERSENTUH

Leonita Lestari

17 Sep 2021
 

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memerintahkan penghentian segala aktivitas PT. Bulawan Daya Lestari (BDL) sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan emas di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. 

Secara terperinci hal itu tertuang melalui beleid nomor S.1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/202 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2021.

Menjadi pertanyaan banyak pihak ketika Tim Gabungan Pusat yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah melakukan sidak namun kabar bahwa aktivitas penambangan oleh PT. BDL tak juga berhenti.

Paling tidak, itu adalah apa yang terlihat pada tayangan video hasil rekaman warga bertanggal 14 September sementara rombongan dari tim gabungan itu telah melakukan sidak 4 hari sebelumnya yakni pada 10 September.

Padahal, beleid KLHK itu salah satu isinya adalah berupa perintah penghentian segala kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BDL pada area pertambangan milik perusahaan tersebut di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dengan alasan karena belum dapat diterbitkannya perpanjangan Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) yang sebelumnya telah dimohonkan.

Artinya, PT. BDL dapat diterjemahkan telah melakukan penambangan tanpa dokumen yang lengkap. Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjadi salah satu syarat bagi aktivitas penambangan itu telah habis masa berlakunya sejak 10 Maret 2019 yang lalu.

Adakah itu sebuah pelanggaran dan maka penghentian segala aktivitas yang tak dipatuhinya akan berakibat pidana? Seharusnya YA. Tanpa SIPPKH, perusahaan tersebut tak mungkin dapat melakukan kegiatannya karena pada kawasan itu berlaku syarat dan ketentuan.

"Kenapa tak ada tindakan dari aparat?"

Ketika hal itu dikonfirmasi, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan surat tersebut. Kepada Media secara daring pada Kamis (16/11) ia menegaskan dan meminta PT BDL untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan karena ada aturan pidana apabila PT. BDL tetap melakukan aktivitasnya dalam penambangan emasnya tersebut.

"Pada prinsipnya benar kami mengeluarkan surat pada tanggal 16 Juli ini memerintahkan pada PT BDL untuk menyetop kegiatannya dulu di lapangan karena menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di sana," kata Ruandha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang paling dirugikan atas putusan miliknya yang dilanggar seharusnya tak boleh diam. Ada banyak cara agar cerita tak baik ini tak diinterpetasikam banyak pihak hanya akan berakhir dalam bisik-bisik pada lorong gelap. 

Bila rasa curiga telah terjadi banyak kejanggalan dan maka pelanggaran itu seolah mendapat "restu" pihak tertentu, ceritakan saja peristiwa ini dengan lantang. Buat semua mata dan telinga rakyat republik ini tertuju pada kisah itu. Tunjukkan bahwa negara pasti akan hadir demi rakyatnya meski itu terjadi pada wilayah yang sangat jauh dan sepi dari pemberitaan.

Itu sekaligus menjawab resah masyarakat atas aktivitas penambangan “liar” tersebut, dimana menurut kabar, mereka diberitakan telah melakukan demo pada tanggal 30 Agustus 2021. Mereka yang terlibat adalah masyarakat yang berasal dari 3 Desa yakni Desa Toruakat, Desa Bombanon dan Desa Pusian. Dalam protesnya masyarakat dari ketiga desa itu melakukan aksi demo dengan memblokir akses jalur utama Trans Sulawesi tepatnya di Desa Toruakat. 

Dalam tuntutannya, masyarakat meminta pihak terkait untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal di lokasi PT. BDL dan menangkap para pelaku penambangan tak berizin tersebut.

(Nitnot-KK)

Follow me on :

Instagram

Twitter

Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads