Umum

LBP MENGGUGAT

LBP  MENGGUGAT

Leonita Lestari

23 Sep 2021
 

Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, dan Direktur Lokataru, Haris Azhar ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keduanya disangkakan atau diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah. 

Dugaan tindak pidana tersebut terdapat dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!" di akun Youtube Haris Azhar.

Bukankah Luhut adalah pejabat publik dimana dia seharusnya terikat pada kewajiban hukum dan maka juga harus bisa menerima kritik? 

Luhut adalah pejabat tinggi pada negara demokrasi dan maka dia dianggap tak pantas bila terlalu gampang tersinggung sekaligus tidak peka terhadap kritik. Sebagai menteri, tuduhan Otoriter caranya merespon kritik kini menjadi titik bidik para lawan politiknya. Rezim Jokowi pun turut terimbas.

Bukankah materi diskusi dalam video itu berbasis riset?  

"Diskusi itu berbasis sebuah kajian yang mana mestinya direspon bukan dengan cara-cara represif. Bukan dengan cara mensomasi, atau mengkriminalisasi seperti yang terjadi hari ini. Mestinya kemudian disampaikan klarifikasi, kalau itu tidak betul cukup diklarifikasi." kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

"Benarkah?"

Ketika posisi kita sebagai warga negara dalam kasus ini justru larut dalam saling mendukung sekaligus mencela, kita tak akan menemukan esensi benar atas peristiwa yang sesungguhnya. Sebagai bagian dari publik, abu-abu warna dari peristiwa itu layak kita pertahankan demi bebas kita dari keberpihakan. Kita tak harus memaksakan putih pada hitam karena asumsi bahwa putih lebih benar dibanding hitam.

Tontonlah video Haris Ashar itu. Dua narasumber dan satu host berbincang tentang kondisi Papua terutama tentang kondisi terkini Kabupaten Intan Jaya dan lebih spesifik pada blok Wabu terkait tambang emas. 

Bila arah diskusi kita kerucutkan, mereka sebenarnya sedang ingin berbicara tentang memanusiakan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Suku-suku yang tinggal dan mendiami daerah tersebut yang konon katanya justru terkena getah gara-gara kekayaan bumi tempat mereka bernaung. 

Gunung dan sungai sebagai manifestasi ayah dan ibu dalam kesucian yang harus mereka jaga, kini sedang terancam eksistensinya. Seharusnya, mereka memang layak mendapat perlindungan bukan? 

Bila negara terlihat abai, siapapun rakyat yang melihat dan mendengar, harus bersuara. Itu premis benar yang harus kita bangun tanpa lelah.

Konon tanah tempat mereka berpijak, lahir dan mati, baik pada gunung-gunungnya maupun pada sungai sebagai manifestasi air susu ibu sekaligus nadi kehidupan bagi masyarakat itu dikabarkan memiliki kandungan emas hingga 8 juta ton di dalamnya. 

Adakah memanusiakan saudara kita sendiri adalah kejahatan? Adakah sesuatu yang terlihat gelap yang sedang terjadi pada tempat yang sangat jauh dan terpencil dari pemberitaan ingin dibuat terang adalah keburukan?

Menjadi masalah adalah ketika sang narasumber offside. Bukan hanya narasumber saja, sang pemilik chanel pun yakni Haris Azhar ternyata tak pintar membawakan acara itu. Sejak awal, dia terlihat seolah sudah berprasangka pada orang-orang yang sedang diperbincangkan dalam diskusi itu. Tendensius pertanyaan yang sering dia ungkapkan telah membawa diskusi yang baik ini terlihat melenceng dan kini tampak berkonotasi telah mengadili banyak pihak.

Bukankah itu forum diskusi? Bukankah diskusi adalah tentang tukar pikiran demi mencari solusi bukan mimbar saling menuduh apalagi mengadili?

Keterlibatan salah satu perusahaan pada rencana penambangan di daerah itu yakni PT. Toba Sejahtera dimana Luhut duduk sebagai salah satu pengurusnya dikonotasikan seolah adalah biang dari semuanya telah menuai marah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut tak terima dirinya dikaitkan dengan kejadian itu.

Bukan hanya Luhut, para Jenderal TNI Angkatan Darat yang kebetulan juga duduk pada banyak jabatan pada perusahaan yang aktif pada rencana penambangan di sana dibuat seolah terkait dan dihubung-hubungkan dengan kebijakan negara dalam bidang militer pada daerah itu. Bravo 5 sebagai entitas relawan Jokowi pun turut disebut dan dipertanyakan.

"Apakah menyebut nama sama artinya dengan menuduh dan lantas pantas dipidanakan? Bukankah tak ada tuduhan langsung pada nama Luhut?"

Bila laporan itu diterima oleh penyidik, itu pasti karena adanya 2 alat bukti yang dianggap cukup. Apa itu, pengacara Luhut pasti sudah melampirkannya pada saat pelaporan perkara tersebut di Bareskrim Mabes Polri.

Karena bunyi laporannya adalah keduanya disangkakan atau diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah, maka video itu adalah buktinya.

Seandainya Haris Azhar memberi judulnya adalah "Adakah Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya?" tentu judul dalam rupa pertanyaan itu sulit dianggap sebagai tuduhan, apapun itu. Haris justru tidak bertanya namun telah membuat pernyataan dengan judul "ADA Lord Luhut dst…". 

Bukankah kata "ADA" pada judul video itu adalah pemberitahuan? Bagi Luhut, itu TUDUHAN dan maka pencemaran, fitnah hingga pemberitaan bohong adalah judul dalam laporannya di Bareskrim pada Haris Azhar.

"Bagaimana dengan Fatia Maulidiyanti, kenapa dia juga turut dilaporkan?"

Pada menit 21.06-21.20 pada video itu, pernyataan Fatia bahwa "operasi militer ini sebenarnya bisa jadi kamuflase dari bisnis militer yang dikuasai oleh purnawirawan dst…." memang bukan tuduhan, namun kalimat itu dapat dipakai oleh penyidik sebagai keterangan alasan pada pernyataan dia berikutnya.

Pada menit 21.32-22.01 dia berucap" titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata, dibalik militerisme yang katanya untuk keamanan dan perdamaian itu, atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme TERNYATA ada soal ekonomi di situ…, tambang!!". 

Penggunaan Kata "TERNYATA" pada kalimat yang dia ucapkan bisa jadi adalah batu sandungan bagi Koordinator Kontras itu. Bagi dia, kata TERNYATA" mungkin hanya akan menjadi kata sambung atau konjungsi, tapi bagi lawyer Luhut, itu sudah bermakna KESIMPULAN. Sangat mungkin Fatia akan dianggap oleh lawyer Luhut telah membuat kesimpulan bahwa kehadiran militer di sana adalah demi mendukung kegiatan ekonomi para purnawirawan tersebut.

Fatia akan dianggap telah membuat kesimpulan sekaligus telah menuduh bahwa dibalik fungsi kehadiran militer di sana, itu adalah karena masalah ekonomi dan lebih spesifik adalah untuk tambang dimana banyak purnawirawan terlibat di sana. Bukankah itu tuduhan yang dapat dimaknai sebagai pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong? 

Tapi sekali lagi, itu adalah wilayah para penyidik. Diterima atau tidaknya laporan tersebut terletak pada subjektivitas penyidik. 

"Bukankah demi clear peristiwa yang sebenarnya, justru lebih baik bila perkara ini digelar di pengadilan?" 

Nasi memang telah menjadi bubur. Ruang perdamaian telah tertutup manakala dua kali somasi yang dilayangkan Luhut tak menemukan pijakan sejuk dengan akhir bersalaman dalam saling memahami di luar sidang pengadilan. Laporan pada Bareskrim Polri telah dipilih sebagai pintu masuk untuk penyelesaian melalui jalur hukum.

Terkait dengan viral dukungan pada Haris dan Fatia, itulah demokrasi kita saat ini. Itulah saat dimana semakin riuh suara terdengar seringkali diasumsikan sebagai bukti benar sebagai pembuktian.

Bila Haris memang yakin bahwa dirinya benar, tugas dia saat ini tentu bukan lagi mencari dukungan di luar koridor hukum dalam berisik genderang marah dan makian para pendukungnya yang terus berteriak negara ini otoriter dan represif pada rakyat. Itu bukan pembuktian apalagi sebagai bukti benar yang dapat dipakai dan diterima pada ruang pengadilan, itu hanya menghasilkan suara bising tanpa esensi.

Bukankah semua bukti dari kajian ilmiah yang konon menjadi landasan diskusi pada videonya itu kini justru mendapatkan tempat untuk disuarakan dalam keras bunyi hingga seluruh pelosok negeri ini dapat mendengarkan?

Yang jelas, ada ruang debat terbuka dan objektif dalam agenda sidang pembuktian saksi dan barang bukti ketika perkara ini digelar pada sidang di Pengadilan. Itu terjadwal dengan pasti di sana.

Ini penting bila target ingin dicapai adalah demi memanusiakan saudara kita yang hidup dan tinggal di blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Ini juga penting agar martabat bangsa ini kembali mendapatkan tempat seperti yang seharusnya tanpa isu atau hoax negara dan pejabatnya yang otoriter. Pengadilan adalah ruang netral bagi pembuktian semacam itu.

Tak penting siapa yang nanti akan keluar menjadi pemenang. Kemenangan Luhut atau pun Haris, seharusnya adalah kemenangan bangsa ini, khususnya bagi warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua.


(NitNot-KK)

Follow me on :

Instagram

Twitter

Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads