Umum

KEWIBAWAAN HUKUM DIPERTARUHKAN

KEWIBAWAAN HUKUM DIPERTARUHKAN

Leonita Lestari

23 Sep 2021
 

Kabar Terakhir, aktivitas PT. Bulawan Daya Lestari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara masih tetap berjalan. Padahal, berdasar surat KLHK 

NO. 1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/202 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2021 secara tegas telah meminta agar perusahaan tersebut menghentikan segala aktivitasnya untuk sementara waktu.

Adakah kewibawaan hukum harus kalah oleh kepentingan penambang, ini adalah ujian bagi KLHK sendiri. Surat resmi yang dikeluarkannya dan sekaligus sebagai produk hukum yang sah telah diabaikan. Perintah penghentian untuk sementara waktu itu ternyata tak direspon dengan benar oleh TP. BDL sebagai pihak yang seharusnya tunduk pada aturan yang ada. 

"Adakah alasan bagi PT. BDL sehingga mereka tetap melakukan aktivitas penambangan itu?"

PT. BDL dalam tafsirnya pada UU 30 tahun 2014 sesuai berita pada Manado Pos tanggal 19 September 2021 bersikukuh bahwa bila dalam 10 hari permohonan tak mendapat respon maka permohonan itu dikabulkan. 

Atas tafsir inilah mereka merasa pada posisi benar saat tetap melakukan aktivitasnya meski tanpa surat perpanjangannya belum mereka terima.

Namun ketika KLHK sebagai pihak termohon telah mengeluarkan surat jawaban dengan No. 1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/202, pada 16 Juli 2021, seharusnya tak ada lagi diperlukan tafsir bukan? 

Surat itu sudah berbicara sesuai dengan maksud dan isinya. Dan salah satu isinya adalah meminta perusahaan itu menghentikan aktivitasnya. Ini bukan sesuatu yang masih harus dibuatkan tafsir.


Ketika tafsir tak lagi diperlukan, alasan lain yang mengemuka adalah mereka hingga saat ini belum menerima salinan putusan tersebut. 

Ketika surat klasifikasinya yang telah dikirim sejak 6 Agustus 2021 belum ada jawaban dari KLHK dan maka curiga mereka bahwa surat No. 1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/202, adalah layak diragukan kebenarannya atau surat palsu yang direkayasa oleh pihak lain demi menghentikan aktivitas mereka, mereka ungkap pada media. 

Alasan yang mereka kemukakan adalah adanya nama 2 Dirut PT. BDL tertulis pada surat dari KLHK tersebut. 

"Serius mereka menuduh itu surat palsu?"

Ketika hal itu dikonfirmasi, kepada Media secara daring pada Kamis (16/11) Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan surat tersebut.

"Pada prinsipnya benar kami mengeluarkan surat pada tanggal 16 Juli ini memerintahkan pada PT BDL untuk menyetop kegiatannya dulu di lapangan karena menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di sana," kata Ruandha.

Clear and clean jawaban itu. Tak ada pula hal yang harus ditafsir ulang atas kebenaran surat itu berdasar pernyataan seorang Dirjen. Bila benar, ini dapat dikategorikan masuk ranah fitnah. Ini juga tentang meragukan keaslian sebuah surat resmi namun langsung dipublikasikan.

Seharusnya KLHK bertindak. Bukan sekedar hanya dari sisi hirau PT. BDL atas perintah UU yang telah dikeluarkan oleh KLHK dan mereka masih ngéyél dengan tetap melakukan aktivitas yang seharusnya dihentikan. Tuduhan bahwa surat itu palsu atau dipalsukan oleh seseorang, jelas telah masuk ranah hukum yang lebih serius.

Klarifikasi dari semua pihak dibutuhkan demi jelas masalah ini. Ini tentang marwah lembaga negara bernama KLHK. Ini tentang eksistensi lembaga negara yang keberadaannya terkesan telah diremehkan.

Penyelidikan dengan menghadirkan para pihak yang terkait harus segera dilakukan. Negara tak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang. Siapa pun orang tersebut, apalagi bila terkait dengan kegiatan pertambangan. Bukankah isu miring tentang keterlibatan orang-orang super kuat sering dilekatkan pada jenis kegiatan itu?



Pernyataan seseorang sekelas Dirjen yang dipersangsikan jelas bukan main-main. Pak Dirjen yang tetap diam atas tuduhan bahwa surat yang dibuatnya adalah palsu atau telah dipalsukan seseorang tak layak dibenarkan. Itu harus dibuat clear demi wibawa hukum dan aparaturnya.

(Nitnot-KK)

Follow me on :

Instagram

Twitter

Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads