Umum

CIPTAKER TERHADANG, GALI LUBANG TUTUP LUBANG MELENGGANG

CIPTAKER TERHADANG, GALI LUBANG TUTUP LUBANG  MELENGGANG

Leonita Lestari

12 Jan 2022
 

Ketika sebuah masjid telah terbangun dan ternyata dia tak memiliki IMB misalnya, adakah rumah ibadah itu serta merta harus dirobohkan? 


Bijaksana sikap kita bersama seringkali berbicara berbeda. Pemahaman bahwa rumah ibadah itu dibangun demi tujuan baik, seringkali membuat sang pemilik otoritas justru memberi waktu bagi pengurus masjid itu untuk mengurus IMB nya. Masjid tetap boleh digunakan selama proses itu.


Kira-kira demikianlah nalar sederhana atas ketetapan MK terkait uji materi UU Ciptaker. 

Bukan materi dalam UU tersebut dianggap salah namun prosedur dan cara pembuatannya. Cara UU itu dibuat dianggap MK tak sesuai dengan kaidah dan maka MK memerintahkan tergugat dan dalam hal ini adalah pemerintah harus memperbaiki apa yang dianggap tak benar itu. 


Dua tahun, demikian perintah MK memberi syarat agar UU itu di kemudian hari kelak dapat berfungsi layaknya aturan main yang sah dan berlaku secara nasional.


Menjadi masalah, 2 tahun bukanlah waktu yang pendek. Secara keseluruhan, RUU yang disusun dengan metode omnibus law itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal dari yang sebelumnya 15 bab dengan 185 pasal,


Secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 DIM yang terdampak RUU tersebut.


Sebagai perbandingan, lihat saja RUU PKS misalnya. RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016 dan hingga hari ini tak pernah menjadi UU. 

Bisa saja karena sifat urgensinya atau RUU itu tak menarik bagi para yang Yang Mulia Anggota Dewan tergerak membahasnya sehingga itu berlarut larut dan tak pernah menjadi UU meski telah dibuat lebih dari 5 tahun yang lalu.


Itu satu UU, bayangkan bila dalam dua tahun 73 UU harus sudah dibuat tuntas. Ada proses panjang mulai dari bertanya pada para pihak atau stakeholder hingga sosialisasi pada masyarakat demi naskah akademik misalnya. Di sana butuh waktu sangat panjang dengan debat yang kadang tak memiliki ujung.


Ada puluhan bahkan ratusan rapat digelar mulai dari masuknya RUU ini pada Prolegnas.


Ada rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.


Ada pembicaraan tingkat II yang dilakukan di rapat paripurna terkait penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil 


Ada Pembicaraan Tingkat I yakni pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna hingga pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.


Itu proses luar biasa panjang dan rumit. Dan luar biasanya lagi, itu melibatkan sangat banyak pihak dengan agenda pada masing-masing kepala yang tak satupun dapat ditebak. Membuat sama isi 2 kepala saja sudah merupakan pekerjaan sulit apalagi puluhan, ratusan bahkan ribuan kepala.


"Jadi itu mustahil dapat selesai?"


Berapa panjang jalan telah dibangun oleh pemerintahan Jokowi? 

Berapa banyak waduk, pelabuhan, bandara dan banyak jenis infrastruktur terkait pemenuhan kebutuhan rakyat banyak demi negara ini dapat mengejar ketertinggalannya selama ini telah beliau buat?


Bisa jadi, semua pembangunan fisik itu bukan prestasi terhebatnya. Prestasi paling hebat sekaligus fenomenal pada masa pemerintahannya justru pada berhasil diundangkannya UU No 11 tahun 2020 ini, UU Cipataker.


Itu pekerjaan yang hampir dapat dikatakan sebagai impossible. Itu seperti menyusun sebuah jiwa, sebuah semangat yang akan menjadi core dan disisipkan pada sebuah kerangka. 


Keduanya, spirit dan rangka itu kelak adalah Indonesia Jaya. Indonesia merdeka sesuai cita-cita adil dan makmur seluruh rakyat nya.


Bayangkan rangka besar bernama Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, sebagai salah satu negara dengan ZEE terluas di dunia, luas daratannya yang hanya sedikit negara memilikinya hingga kekayaan alamnya yang sangat luar biasa itu kini diberi mesin dengan power besar plus turbo, apa yang akan terjadi?


Dan spirit itu kini digugat. Dibuat tumbang dan dianggap tak sesuai dengan semangat UUD '45. UU itu dianggap salah dalam cara membuat dan menyusunnya.


Ya, kita terjebak pada terminologi lebih menghargai CARA dibanding dengan pentingnya tujuan dan hasil akhir. Kita seperti terjerembab pada ribut memaknai pentingnya baju sesuai ajaran agama dibanding kenapa tubuh butuh baju.

Anehnya, di luar sana, seorang Gubernur tak pernah digugat. Tujuan akhir dari hampir semua kebijakannya tak ada satu pun yang jelas apalagi bermanfaat dan haik. Dia hanya perlu berjalan sesuai aturan main.


Apakah hasil akhirnya baik atau buruk, itu tak penting. Itu bukan esensi. Baginya, selama dia tak melanggar aturan hukum, berjalan sesuai dengan rel yang sudah disediakan, rakyat senang atau sengsara bukan urusannya.


Dia tak akan dipersalahkan atas gali lubang tutup lubang yang heboh itu misalnya. Dia lakukan itu dengan prosedur benar. Dia sudah diskusi dengan partnernya yakni legislatif sesuai UU yang memerintahkannya. Dia tak pusing dengan urusan berguna atau tidak proyek itu bagi rakyatnya. 


Dia tak peduli uang yang dipakainya merugikan warganya atau tidak. Baginya, selama itu tak melanggar aturan main, dia boleh melakukan apapun keinginannya. Dan maka dia tak bisa atau sulit untuk dituntut bersalah.


Itulah dilema kita. Dia yang peduli dengan masa depan bangsa ini dan berjibaku untuk memenuhinya justru dihadang dan digagalkan dengan CARA nya yang tak sesuai. Sementara, dia yang hanya ketawa ketiwi tanpa sedikitpun effort terlihat pernah ditunjukkannya, melenggang tanpa halangan apapun hanya karena sudah sesuai prosedur.


Tentang apakah Presiden Jokowi akan mampu memenuhi perintah MK dalam 2 tahun itu, dia orang cerdik dan akalnya banyak. 


Banyak pihak dan terutama para investor menanti ini dengan dag dig dug. Pun di sisi yang berseberangan, mereka para tamak dan senang dengan kegiatan menimbun kekayaan dan menjarah negeri bersama partner selingkuhannya yakni para raja kecil di daerah, mereka berharap dua tahun itu Jokowi gagal 

Apakah Jokowi akan gagal memenuhi target 2 tahun itu, hati lurusnyalah yang justru akan memimpinnya. Selalu ada jalan terbentang untuk orang baik yang bekerja demi kebaikan orang banyak.


Teruslah semangat Presidenku...


(NitNot-KK)



Ingin ikut menulis? silahkan daftar

Ads